PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 633/PDT.SUS-PHI/PN.MND)

Mogok kerja adalah tindakan buruh atau pekerja secara bersama-sama, guna menghentikan atau memperlambat pekerjaan mereka, sebagai akibat dari gagalnya perundingan atas tututan-tuntutan atau pelaksanaan hak normatif. Pada dasarnya, mogok kerja hanya bisa dilakukan dan dilaksanakan di satu perusahaan, namun dapat pula dilakukan di beberapa perusahaan dalam satu kelompok perusahaan. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 633/PDT.SUS-PHI/PN.MND dalam hal ini parapihak adalah PT Delta Pasific Indotuna berselisih dengan Adnan bin Awad (perwakilan pekerja/buruh) yang sangat menarik sehingga penulis mengambil rumusan masalah Apakah alasan pemutusan hubungan kerja yang digunakan oleh pengusahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: Indonesia Nomor 633/Pdt.Sus-PHI/PN Mnd sudah sesuai dengan ketentuan Undang�undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dan Apakah jumlah kompensasi PHK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 633/Pdt.Sus-PHI/PN Mnd sudah sesuai dengan ketentuan Undang � Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan jo Kepmen Nomor: KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Dan berdasarkan hasil analisa penulis menyimpulkan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh adalah sesuai dengan peraturan ketentuan Undang � Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan jo Kepmen Nomor: KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Tetapi pengusaha berbeda memiliki sudat pandang berbeda sehingga mengakibatkan perselisihan hubungan kerja, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Dari putusan tersebut hak konvensasi berupa pesangon para pekerja diputus oleh hakim seadil � adilnya. Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja sebenar nya tidak diperkenankan (haram) atau diupayakan tidak terjadi tetapi kalau dalam upaya pencegahan tidak berhasil maka yang perlu digaris bawahi adalah hak konvensasi pesangon harus dibayarkan sesuai ketentuan perundang � undangan.

1.  UEU-Undergraduate-25386-COVER.Image.Marked.pdf - 511 KB
2.  UEU-Undergraduate-25386-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 417 KB
3.  UEU-Undergraduate-25386-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 584 KB
4.  UEU-Undergraduate-25386-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 421 KB
5.  UEU-Undergraduate-25386-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 701 KB
6.  UEU-Undergraduate-25386-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 340 KB
7.  UEU-Undergraduate-25386-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 534 KB
8.  UEU-Undergraduate-25386-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 547 KB
9.  UEU-Undergraduate-25386-BAB1.Image.Marked.pdf - 634 KB

• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.SUS PHI/G/2016/PN.SMG)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 633/PDT.SUS-PHI/PN.MND)